Maret 2025 ini, Pemerintahan Prabowo Subianto sedang mematangkan rencana pembukaan sekolah rakyat. Di luar dari instansi yang menaungi pendidikan, Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi pelaksana program ini.
![]() |
Ilustrasi sekolah rakyat (sumber: freepik) |
Baca juga: Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)
“Ada 53 titik yang menjadi prioritas kita. Bisa jadi 1 titik itu ada 3 satuan pendidikan, bisa jadi 2 satuan pendidikan atau 1 satuan pendidikan," ujar Muhammad Nuh, Ketua Formatur Sekolah Rakyat Kementerian Sosial.
Untuk saat ini, tahapan yang dijalankan yaitu sedang dilakukan pemetaan.
"Kita sedang memetakan angka kemiskinan di sekitar titik itu ada berapa dan disesuaikan dengan strata usia. Kalau jumlah usia SD-nya banyak di situ didirikan sekolah rakyat setingkat SD, dan seterusnya," imbuhnya.
Ketika ditanya mengenai posisi sekolah rakyat dengan sekolah-sekolah yang sudah berdiri, Muhammad Nuh menyatakan kedua sekolah tersebut saling melengkapi.
'Sekolah yang sudah ada dan sekolah rakyat itu saling melengkapi, saling menyempurnakan, tujuannya sama yaitu mencerdaskan bangsa sekaligus juga memotong mata rantai atau transmisi kemiskinan,” terangnya.
Bangkitkan Kaum Dhuafa dari Rantai Kemiskinan
Lebih jauh, Nuh memberikan apresiasi gagasan dan ide dari Presiden Prabowo Subianto untuk memotong mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas. Ia menilai kunci kejayaan Indonesia adalah kaum dhuafa yang bangkit dari kemiskinan.
Mengutip situs Kemensos go.id, melalui program sekolah rakyat ini, pemerintah menargetkan peserta didik berasal dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Baca juga: Pelajaran dari Lamongan dalam Mencegah Kekerasan Ekstrim
Disebutkan juga, sekolah rakyat akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional. Tidak berbeda dengan model sekolah pada umumnya, sekolah rakyat mengajarkan mata pelajaran formal. Kurikulumnya juga akan menekankan pada aspek penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan. Sekolah ini juga menerapkan seleksi yang mana akan dilakukan secara bertahap, diawali dengan verifikasi status ekonomi, dilanjutkan dengan tes akademik.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat akan mencapai 200 unit per tahun. Dengan demikian, dalam lima tahun ke depan paling kurang satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten, terutama di wilayah dengan kantong-kantong kemiskinan. "Kita ingin menghilangkan kemiskinan dalam waktu secepat-cepatnya. Saya yakin ini bisa kita kerjakan," katanya pada pidato pada Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada 21 Maret 2025.
Komentar
Posting Komentar